Hammam STAIN Salatiga Staff Blog
  • Pemuda dan Gerakan Non-Kekerasan

    1. Pengantar

    Bagi pemerhati sejarah dan gerakan nasional Indonesia akan selalu mempertanyakan kembali peran pemuda dari waktu ke waktu terutama menjelang peringatan hari Sumpah Pemuda, setiap tanggal 28 Oktober. Apakah eksistensi pemuda masih layak untuk diperbincangkan dan diperhitungkan dalam membangun kemajuan Indonesia? Seberapa efektifkah perjuangan pergerakan para pemuda sebelumnya dan bagaimana keberlangsungan perjuangan itu? Pertanyaan reflektif ini layak untuk dikaji kembali secara berkesinambungan agar pemuda tidak absen dan abai dalam mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulunya dan sekaligus mengkritisinya.

    Meskpiun telah diketahui bersama bahwa  sejarah kemerdekaan Republik Indonesia telah menjadi bukti keterlibatan aktif pemuda dan rakyat Indonesia. Para pemuda selalu hadir dalam setiap fase perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan pada saat pra kemerdekaan kebangkitan nasional, dan sumpah pemuda. Pada masa kemerdekaan, setiap pergantian rezim (orde atau era) di Indonesia, mereka terlibat didalamnya dengan segala daya kritis dan semangat nasionalisme yang tinggi demi kepentingan bangsanya. Mereka secara aktif dan terus menerus melintasi zaman menghiasi dunia pergerakan di Indonesia.

     

    Kalau dicermati secara sungguh-sungguh ada faktor yang sangat signifikan yang membuat perjuangan mereka berhasil, yaitu hadirnya agenda perjuangan di setiap aksi mereka. Secara singkat dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pertama, agenda perjuangan pemuda periode awal adalah kebangkitan nasional, menghimpun para inteletual untuk membangkitkaan para pemuda Indonesia dalam bentuk organisasi kepemudaan Budi Oetomo. Kedua, agenda gerakan selanjutnya adalah persatuan, bagaimana menghimpun gerakan pemuda yang berbasis kesukuan menjadi gerakan nasional dan lahirlah Sumpah Pemuda. Ketiga, fase berikutnya agenda yang diusung adalah mengusir penjajah dan kemerdekaan. Namun, pasca kemerdekaan, agenda perjuangan pemuda agak berbeda dengan sebelumnya menjadi sangat politis dan situasional. Artinya gerakan pemuda tidak lagi bersifat massive tetapi lokalitas dan berbasis isu temporer. Kecuali gerakan reformasi menemukan momentumnya kembali untuk bersatu melawan regim otoriter Soeharto dengan agenda gerakan yang jelas memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

     

    Tulisan ini menawarkan alternatif agenda gerakan pemuda yang sesuai dan perlu diangkat lagi sebagai commmon interest pasca reformasi dan memasuki milenium II abad 21 (globalisasi), bagaimana format gerakannya dan target-target apa yang dicapai dalam gerakan tersebut. Dengan tulisan ini, para pemuda (mahasiswa) diharapkan mampu memperjuangkan dan melaksanakan kembali semangat konstitusi untuk menciptakan masyarkat yang damai dan mengawal  kerukunan antar golongan, suku, dan kelompok kepentingan lainnya di Indonesia secara berkeadilan sosial.

    1. Memetakan Kekerasan di Indonesia

    Menurut Shekhar (2011: 31&110), bahwa secara garis besar kekerasan di Indonesia dapat diklafikasikan menjadi tiga jenis; kekerasan politik, kekerasan struktur (pemerintah terhadap rakyatnya) dan kekerasan horisontal (antar golongan masyarakat). Pertama, kekerasan politik (political violence)  adalah kekerasan yang diakibatkan oleh pertarungan ideologi negara yang dilakukan oleh perorangan dan atau suatu kelompok. Misalnya, perseteruan antara Moh. Natsir dan Soekarno dalam menentukan ideologi negara Indonesia menjadi salah satu bukti adanya kekerasan politik ideologi negara. Moh. Natsir mengatakan bahwa we struggle for independence because of Allah, for well being of all the inhabitans of the Indonesian archipelago. Dengan kata lain Moh. Natsir ingin mendirikan negara yang menggunakan basis ideologi Islam (negara Islam). Gagasan ini ditentang oleh Soekarno, Hatta, dan Sjahrir karena gagasan ini sangat rentan terhadap disintegrasi bangsa terutama pulau-pulau di kawasan timur Indonesia yang mayoritas berpenduduk non Muslim. Soekarno menanggapi ide Moh.Natsir dengan mengatakan,

     

    “If we established a state based on Islam, many areas where the majority of the population is not Muslim, such as the Molucas, Bali, Flores, Timor, and Sulawesi Island would secede. Indoensia could not have an Islamic basis since both muslims and Christians equally wanted independence,”

     

    Kedua, adalah kekerasan struktur (the state and ethnics group violence). Kekerasan ini dilakukan oleh negara melalui alat negara seperti tentara, polisi, dan polisi pamong praja terhadap rakyatnya sendiri yang dianggap membahayakan negara atau kepentingan pemodal/perusahaan asing yang berada di Indonesia. Beberapa contoh kekerasan dalam kategori ini antara lain; Gerakan 30 September, Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Kasus Tanjung Priok, Penanggulangan Bahaya Terorisme, dan Kerusuhan di Timika.

     

    Ketiga, kekerasan horisontal (ethno-communal violence) merupakan kekerasan yang dilakukan oleh dan antar anggota masyarakat yang dipicu oleh persoalan/isu suku, agama dan ras termasuk di dalamnya adalah isu relasi mayoritas dan minoritas. Beberapa konflik yang terjadi di daerah-daerah misalnya; Poso, Kasus Ahmadiyah di Sampang Madura, sweeping tempat-tempat hiburan yang dilakukan oleh anggota FPI setiap bulan Ramadhan dan masih banyak lainnya.

     

    Jika tidak diantisipasi secara serius, potensi kekerasan tersebut akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia yang sedang mencari bentuk negara yang ideal mengingat banyaknya sumber daya alam di daerah yang dikelola oleh pusat dan pemodal asing. Bentuk negara yang terdiri dari kepulauan tentu sangat membutuhkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang memadai. Banyak peristiwa telah membuktikan jika kesejahteraan masyarakat di daerah dan pulau terpencil tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, mereka mengancam akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini akan  rentan terhadap potensi konflik dan kekerasan di masa yang akan datang.

     

    Selain itu, potensi kekerasan yang berbasis ideologi negara juga menarik untuk dicermati. Pasca reformasi, sejarah seakan berputar kembali ke belakang mengingatkan kembalinya perseteruan ideologi negara apakah ideologi Islam atau Pancaila. Selama hampir 30 tahun wacana ideologi negara ini tidak masuk ke ruang publik namun setelah adanya reformasi kekerasan genesis itu muncul kembali. Beberapa partai Islam menginginkan diberlakukannya syariat Islam dan ormas Islam menghendaki untuk mendirikan khilafah Islam. Ideologi transnasional pasca reformasi juga masuk ke wilayah Indonesia, misalnya terorisme yang melibatkan beberapa kalangan anak muda Indonesia.

     

    Pemetaan kekerasan ini masih sangat sederhana dan masih banyak problematika bangsa lainnya tetapi pemetaan ini dapat digunakan sebagai salah satu basis kajian atau titik awal gerakan pemuda di Indonesia pasca reformasi. Kajian ini sangat penting mengingat pentingnya target dan agenda gerakan dalam setiap periode atau zamannya agar gerakan pemuda Indonesia tidak reaktif, lokalitas, situasional, dan miskin abstraksi (konsep).

     

    1. Pemuda dan Agenda Anti Kekerasan

    Dengan memperhatikan keadaan diatas, maka gerakan pemuda pasca reformasi idealnya berbasis kajian dan penelitian yang mendalam terkait isu atau agenda gerakannya. Bukan lagi isu-isu kekuasaan belaka tetapi  juga persoalan horisontal terkait masalah IPTEK, sosial budaya, dan kemanusiaan. Gerakan pemuda yang berbasis konstitusi, dialog, persuasi, dan anti kekerasan. Sebagaimana dipaparkan oleh Mahatma Gandhi salah satu ciri dari gerakan menuju masyarakat anti kekerasan adalah pengelolaan ekonomi melalui negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat (trusteeship), sistem perkonomian yang mengutamakan kepentingan rakyat sebagai pemilik atas kekayaan negara, bukan sistem perekonomian yang mengutamakan sekelompok orang para pemilik modal (Bhikhu Parekh, 1997:94-98).

    Menilik kerusuhan dan kekerasan pada bulan Mei tahun 1998 salah satu pemicunya adalah krisis moneter. Krisis ini disebabkan oleh sistem perekonomian Indonesia yang menganut sisitem kolonial. Menurut Revrisond, ada tiga ciri perokonomian kolonial, pertama, diposisikannya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju. Kedua, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk negara-negara industri maju. Ketiga, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat dinegara-negara industri maju.

    Hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat rakyat dan cita-cita besar para pendiri bangsa. Bung Karno menghendaki bahwa perkonomian Indonesia harus menggunakan sistem perekonomian nasional. Sebagaimana terungkap dalam Pasal 33 UUD 1945, maka perekonomian Indonesia (harus) disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya (harus) dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  (Revrisond Baswir, 2012).

    Hampir setiap negara yang secara ekonomi maju, mampu mengelola aksi-aksi rakyatnya dengan seminimal mungkin menggunakan kekerasan. Mereka diberikan ruang dan media untuk menyampaikan aspiranya. Sebaliknya, rakyatnya juga tidak anarkis ketika menyampaikan aspirasinya, seperti merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak yang diambil dari uang rakyat. Pola relasi kemitraan yang kritis dari rakyat terhadap negaranya akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat (demokratis), damai, sejahtera, dan berkeadilan. Bukan sebaliknya, sebuah hubungan antara rakyat dan negara yang saling mencurigai, intimidasi, penuh eksploitasi, dan tanpa adanya kepercayaan.

     

    1. Kesimpulan

    Pengetahuan mengenai sejarah gerakan pemuda dan kondisi politik keonomi mutakhir di Indonesia merupakan modal yang utama sebagai pijakan bagi gerakan kepemudaan di masa yang akan datang. Gerakan pemuda yang penuh dengan kekerasan dan konflik di masa lalu, sebaiknya mulai digeser menuju gerakan pemuda yang inovatif berbasis penelitian (menggunakan IPTEK) dan mengurangi tindak kekerasan. Membangun solidaritas dengan menggunakan jejaring sosial telah menjadi bukti efektif melawan sebuah tirani, baik itu tirani mayoritas maupun minoritas. Sementara itu, kajian terhadap isu-isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dijadikan agenda utama gerakan pemuda sepanjang jaman meskipun dengan substansi persoalan yang berbeda. Dengan demikian pemuda akan selalu hadir menjadi pengawal setiap perubahan dan melahirkan tokoh pergerakan baru dalam setiap jamannya.

    [1] Hammam, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di India dan mahasiswa program doktoral, jurusan Linguistik di Center for Linguistics, School of Languages, Literature, and Culture Studies (SLL&CS), Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi

    Published on October 21, 2014 · Filed under: Uncategorized;
    No Comments

Leave a Reply