Hammam STAIN Salatiga Staff Blog
  • DARI PELAJAR UNTUK BANGSA

    Pada tanggal 20 s.d 23 September 2014, para pelajar Indonesia di  23 negara di luar negeri yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) sedang mengadakan Simposium Internasional (SI) di Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Jepang. Seperti biasanya, kegiatan ini bertujuan memilih ketua persidium yang baru dan mencari pemikiran-pemikiran solutif dengan berbagai perspektifnya atas persoalan kemanusiaan pada abad dua puluh satu baik di tingkat lokal maupun internasional. Namun yang membedakan SI kali ini dengan SI sebelumnya adalah hadirnya dua tokoh, M. Luthfi sebagai menteri Keuangan  dan Bill Gate sebagai salah satu innovator  dunia. Sedangkan tema yang diusungpun sangat relavan yaitu Kontribusi Pelajar Indonesia untuk Dunia (Contribution of Indonesian Young Generation to the World).

    Berbeda dengan organisasi lainnya, SI PPI Dunia bukan ajang untuk perebutan ketua tetapi sebagai media curah gagasan pelajar Indonesia  di luar negeri untuk dunia dan bangsanya. Para  peserta SI dituntut untuk memberikan paparan mengenai keunggulan dari negara tempat mereka belajar. Selain itu, forum ini juga akan menjadi sarana evaluasi atas program-program yang telah ditetapkan pada SI sebelumnya. Misalnya adalah sejauh mana efektifitas masukan dari SI PPI Dunia berdampak terhadap kemajuan bangsa Indonesia.

    Mencermati Hasil SI 2012 dan 2013

    Paling tidak, penulis telah dua kali mengikuti secara intensif perkembangan SI. Yang pertama, pada tanggal 20 s.d 22 Desember 2012, di Jawaharlal Nehru University New Delhi , tempat penulis belajar, telah dibuka secara resmi oleh menteri pendidikan Prof. Mohd. Nuh dan Preisden SBY, yang menghadiri India-Asean Commemoratif Summit di Hotel Taj Palace, New Delhi pada tanggal 20-21 Desember, berkesempatan mengadakan makan pagi bersama dengan perwakilan mahasiswa dari 23 negara. Dalam pertemuan tersebut,  Presiden SBY telah menyepakati tujuh hal penting yang telah disampaikan oleh mahasiswa. Poin-poin tersebut antara lain;  (1) mendukung dan mendorong percepatan pendirian Rumah Budaya Indonesia di negara perwakilan sebagai salah satu media diplomasi budaya Indonesia di luar negeri, (2) meminta respon cepat Kemenlu dan Kemendikbud atas perkembangan jumlah mahasiswa dan dinamikanya di negara tujuan studi namun belum memiliki Atase Pendidikan. Misalnya  di Turki sudah memiliki mahasiswa Indonesia sekitar 6000an, Korea Selatan ada mahasiswa Indonesia sekitar 5000an dan di Singapura terdapat sekitar 20.000an mahasiswa Indonesia, namun negara-negara tersebut belum memiliki atase Pendidikan saat itu, (3) menghentikan pengiriman TKI non-skill dan mendukung pendirikan TKI Learning Centre bagi negara yang sudah banyak terdapat TKInya, (4) berharap anggaran negara dapat diberdayakan semaksimal mungkin untuk produk dalam negeri, (5) mendorong adanya transfer teknologi terpadu yang melibatkan aspek pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan. Tujuannya agar transfer teknologi dapat menjadi pertumbuhan teknologi di dalam negeri, (6) menuntut peningkatan kesejahteraan pelaku LITBANG agar menumbuhkan minat kembali dan berkarya di Indonesia, (7) meminta transparansi pemerintah kepada publik atas kontrak-kontrak eksplorasi sumber daya alam Indonesia yang sudah terlanjur merugikan rakyat.

    Yang kedua,  SI dilaksanakan pada tanggal 28-30 November 2013 sebagai tuan rumah adalah PERMITHA di Thailand yang dihadiri oleh MENPORA, Roy Suryo. Para peserta menetapkan dukungan penuh atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan sebagai hasil seminar internasional tentang Sistem Perbukuan pada tanggal 18 November, di Hyderabd. Naskah RUU Sistem Perbukuan diserahkan secara langsung kepada Menpora. Inti masukannya yaitu; (1) industri perbukuan harus terkendali oleh kebijakan pemerintah bukan diserahkan pasar, (2) membentuk bidang yang mengalih bahasakan buku-buku Indonesia ke bahasa asing, (3) masyarakat diharapkan berperan aktif mengawal harga, isi, dan sistem perbukuan nasional, (4) pemerintah menjamin harga buku murah dengan kualitas memadai bagi semua rakyat Indonesia terutama  buku-buku pendidikan dan buku pengetahuan praktis, ketersediaan bahan-bahan dasar untuk penerbitan buku seperti kertas, mesin percetakan, dan pemerataan distribusi. Yang terakhir yaitu menjamin hak membaca (reading right) bagi mereka yang berkebutuhan khusus (visually disable) serta mereka yang putus sekolah dalam persamaan hak memperoleh pendidikan.

     

    Komitmen Pemerintah dan DPR

    Menurut hemat penulis dari beberapa masukan PPI sebagaimana tersebut sudah ditindaklanjuti dan diimplementasikan oleh pemerintahan presiden SBY. Misalnya rekomendasi terhadap pendirian Rumah Budaya dan penugasan Atase Pendidikan di negara-negara yang mahasiswa Indonesia relatif besar jumlahnya. Masalah TKI dan learning center, Sekolah Indonesia di kawasan padat Tenaga Kerja Indonesia di Kinabalu, Malaysia juga telah didirikan. Bahkan yang paling baru, presiden SBY yang didampingi oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Mohd. Nuh, mengapresiasi lembaga baru Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, (lihat Republika online, 9 September 2014). Tentu langkah-langkah pemerintah tersebut sangat perlu diapresiasi secara positif oleh PPI dan masyarakat secara umum.

    Sebaliknya rekomendasi SI di Thailand 2013, tentang Sistem Perbukuan belum mendapat respon yang menggembirakan. Pemerintah dan DPR RI (Komisi X) belum sungguh-sungguh menanggapi isi rekomendasinya. Sebagai ilustrasi, pemerintah (Kementerian Agama) teledor terhadap konten buku ajar Sejarah Kebudayaan Islam yang menyinggung kelompok tertentu, (lihat Republika Online, 17 September 2014). IKAPI mengeluh tertahadap Kemendikbud karena mencetak Buku Kurikulum tahun 2013 kepada percetakan lain, (lihat Republika online, 12 September 2014) dan masih banyak persoalan lainnya. Kondisi ini diperparah lagi oleh rendahnya komitmen DPR RI Komisi X. Dua periode (2004-2014) gagal mengesahkan RUU yang akan mengatur sistem perbukuan di Indonesia. Padahal DPR RI Komisi X mengklaim RUU ini murni inisitaif mereka. Sementara itu, uang negara telah habis untuk studi banding ke luar negeri termasuk ke Inggris dan India.

    Oleh karena itu, SI PPI Dunia di Tokyo tahun ini hendaknya mengangkat Sistem Perbukuan lagi mengingat betapa pentingnya buku bagi kemajuan dan peradaban suatu bangsa. Isu strategis lainnya seperti krisis kemanusiaan di Palestina dan negara-negara Timur Tengah juga perlu mendapat porsi perhatian yang serius. Terkait kunjungan DPR RI atau pejabat publik ke luar negeri di masa yang akan datang,  PPI harus terlibat aktif berpartisipasi mengawal substansi materi dan sekaligus memantau perkembangannya setelah mereka kembali ke tanah air. Dengan begitu, PPI akan senantiasa eksis dan dirasakan kontribusinya terhadap kamajuan bangsa.

     

     

    Published on October 27, 2014 · Filed under: Uncategorized;
    No Comments

Leave a Reply